MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

direktur

MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
BERDIRI 26 DESEMBER 2006
NO. SK : 4924/D/T/2006
TERAKREDITASI

ketua-dan-sekretaris-mip

VISI, MISI DAN TUJUAN  PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

VISI

Visi, misi, dan tujuan PS MIP mencerminkan visi, misi dan tujuan institusi yang lebih besar sebagai berikut.  Visi Universitas Lampung “Menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia pada Tahun 2025”.  Sementara itu visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila adalah “Pada Tahun 2025, FISIP Unila Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial Terbaik di Indonesia Visi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila ”Pada Tahun 2025  Jurusan Ilmu Pemerintahan  FISIP Unila Menjadi sepuluh terbaik di Indonesia”.  Sedangkan Visi Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila  adalah “Pada Tahun 2025 Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Menjadi Pusat Pengembangan Manajemen Pemerintahan serta Politik Lokal dan Otonomi Daerah Berbasis Nilai-Nilai Lokal terbaik Kelima di Indonesia

 

MISI

Untuk menjabarkan visi tersebut, misi PS Magister Imu Pemerintahan  adalah: (1) Menyelenggarakan pendidikan, riset dan PPM  bertaraf  internasional dalam bidang manajemen pemerintahan serta politik lokal dan otonomi daerah berbasis nilai-nilai lokal; (2) Mengembangkan good study program governance, khususnya prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi menuju akreditasi prima; (3) Meningkatkan keterjaminan, aksesibillitas, dan equitas layanan pendidikan tinggi; (4) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

TUJUAN

Tujuan Strategis Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung   pada Renstra 2011-2015 adalah “Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Menjadi Program Studi Lima Terbaik di Indonesia pada Tahun 2015”

SEJARAH SINGKAT

Pembangunan pendidikan tinggi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 merupakan bagian tugas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Perguruan tinggi merupakan lembaga yang diberi amanat untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang merupakan bagian dari pendidikan sepanjang hayat. Dalam penyelenggaraan tugasnya perguruan tinggi dituntut untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yang meliputi Pendidikan atau Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pada saat ini lembaga penyelanggara pendidikan tinggi dituntut untuk melakukan perubahan mendasar dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang dilakukannya.  Penyelenggara pendidikan tidak dapat lagi menyelenggarakan pendidikan secara konvensional.  Berbagai skema pemeringkatan kualitas perguruan tinggi seperti Q- Star, Webometrics, Times Higher Education Suplemen (THES) menyadarkan penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi harus memenuhi  berbagai kriteria yang telah   disepakati oleh lembaga-lembaga tersebut pada lingkup internasional.

Kemampuan lulusan perguruan tinggi saat ini harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat. Dalam lingkup sosial politik dan pemerintahan, konsep e-government sedang  dalam tahap mulai implementasi di Indonesia.

Dari sisi kehidupan sosial politik sebagai  dasar fenomena  berkembangnya ilmu sosial poliitk, demokratisasi politik dan tuntutan otonomi daerah  menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam aspek-aspek studi sosial politik dan  otonomi daerah.   Demokratisasi menuntut perubahan dalam cara pandang tentang konsep kekuasaan, aktor-aktor dan proses politik.  Otonomi daerah menuntut perubahan cara pandang kita tentang hubungan pusat dan daerah (dalam kewenangan dan keuangan), tentang kapasitas pemerintahan yang harus mampu beradaptasi cepat dengan perubahan dan ukuran-ukuran pemerintahan yang  baik.

Pembukaan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (selanjutnya disebut PS MIP) FISIP Universitas Lampung merupakan bagian dari pengembangan institusi untuk mempersiapkan SDM yang handal, berkompeten, serta berintegritas di bidangnya.  Pembukaan PS MIP dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa kajian manajemen pemerintahan serta politik lokal dan otonomi daerah  merupakan dasar pembangunan sistim politik dan pemerintahan yang sehat dan baik di tengah tingginya tuntutan masyarakat akan adanya reformasi kehidupan politik, demokrasi, pemerintahan menuju kehidupan politik yang demokratis partisipatif, pemerintahan yang melaksanakan prinsip-prinsip good governance demi tercapainya cita-cita nasional seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara khusus pembukaan PS MIP juga dilatarbelakangi oleh perubahan sistim pemerintahan di Indonesia  dari sistim sentralistis otoritarian birokratik  menjadi sistim pemerintahan desentralistis berbasis otonomi luas.  Untuk mewujudkan sistim politik demokratis partisipatif dan sistim pemerintahan desentralistis berbasis otonomi luas dibutuhkan infrastruktur politik dan pemerintahan yang memadai dalam bentuk ketersediaan SDM  yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas,  baik SDM yang bekerja di sektor politik, pemerintah, maupun masyarakat.

PS MIP dibuka pada tahun ajaran 2007/2008 berdasar Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi nomor 4924/D/T/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang  Pembukaan PS Magister Ilmu Pemerintahan dan Magister Teknik.  Ijin pembukaan kedua PS ini didasarkan atas usulan yng diajukan oleh tim yang  dibentuk  untuk keperluan tersebut.  Tim Persiapan Pembentukan PS MIP di FISIP Universitas Lampung diketuai oleh Dr. Suwondo, M.A., dengan sekretaris Dra. Ari Darmastuti, M.A.  Keberhasilan pembukaan PS MIP tidak terlepas dari perencanaan pengembangan institusi yang baik di Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universits Lampung serta kontribusi positif berbagai pemangku kepentingan  di tingkat lokal Lampung maupun di tingkat Pusat.  Berbagai pemerintah daerah di Provinsi Lampung dan Provinsi Lampung, berbagai asosiasi politik dan pemerintahan mendukung sepenuhnya pembukaan PS MIP dan selama beberapa waktu pada tahap awal menunjukkan komitmen yang sangat bagus baik dalam bentuk pemberian bantuan financial dan sumberdaya maupun dalam bentuk pengiriman staf dan sumberdaya manusia untuk belajar di PS MIP.  Karena itu sampai dengan saat ini hubungan sangat baik antara PS MIP dengan berbagai pemangku kepentingan tetap terjalin dengan baik.

SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN

1)         Tata pamong: (a) tersusun dan tersosialisasinya dokumen renstra MIP; (b) tersusunnya SOP kegiatan proses akademik, penelitian, pengabdian pada`masyarakat, kemahasiswaan, perencanaan dan penganggaran keuangan, pembimbingan tesis, kegiatan perkuliahan; (c)  terselenggaranya penjaminan mutu akademik di PS MIP/semester; (d) terselenggaranya peninjauan kurikulum secara periodik di PS MIP; (e) Terselenggaranya sistem pendanaan PS yang efisien

2)         Pendidikan: (a) dosen tetap 80% bergelar doktor; (b) terselenggaranya proses belajar mengajar sesuai SOP dan standar mutu pembelajaran; (c) menghasilkan lulusan yang memahami konsep-konsep, mampu menganalisis, mengkritisi dan memecahkan masalah dalam lingkup kajian manajemen pemerintahan serta  politik lokal dan otonomi daerah; tersedianya literatur yang relevan dengan kajian manajemen pemerintahan serta politik lokal dan otonomi daerah di perpustakaan universitas, ruang baca FISIP dan ruang baca MIP minimal sesuai standar yang dipersyaratkan; (c) kuliah umum rutin tiap tahun minimal 2 kali; (d) mengundang narasumber eksternal dalam perkuliahan minimal 2 kali dalam satu semester.

3)         Penelitian: (a) tersusunnya payung penelitian MIP; (b) terbangunnya kerjasama penelitian dosen dan mahasiswa; (c) kinerja penelitian dosen minimal 1 (satu) penelitian dosen/semester; (d) publikasi jurnal per dosen/tahun minimal 1; (e) dalam satu tahun minimal mendapat hibah bersaing dan hibah strategis; (f) penelitian kerjasama dengan pihak pemerintah daerah dan swasta dilingkungan provinsi Lampung sekurang-kurangnya satu tahun satu penelitian; (g) Polling tentang politik, pemerintahan dan pembangunan pada surat kabar harian Lampung Post; (h) penelitian kelompok rutin per semester.

4)         Pengabdian kepada masyarakat: (a) tersusunnya payung pengabdian pada masyarakat; (b) terselenggaranya pengabdian pada masyarakat antara dosen dan mahasiswa; (c) dalam satu tahun minimal mendapat 1 hibah pengabdian pada`masyarakat dari dana eksternal (pemerintah daerah, swasta, Ditjen Dikti, dsb); (d) dalam satu tahun minimal setiap dosen menyelenggarakan satu kali  pengabdian pada masyarakat.

5)         Kerjasama: (a) terselenggaranya kegiatan kerjasama akademik dengan lembaga lokal minimal 1 kali/tahun; (b) terselenggara kerjasama dengan lembaga nasional minimal 1 kali/tahun; (c) terselenggara kerjasama dengan lembaga internasional minimal 1/tahun.

DAFTAR MATA KULIAH

Sebelum mengikuti Program Studi  Magister Ilmu Pemerintahan, mahasiswa diwajibkan mengikuti matrikulasi.  Tujuan matrikulasi adalah untuk membekali mahasiswa dengan mata kuliah dasar di bidang politik,  pemerintahan serta statistika.

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan terdiri dari dua konsentrasi yaitu Manajemen Pemerintahan serta Politik Lokal dan Otonomi Daerah.   Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa adalah antara 36-42 satuan kredit semester (sks) termasuk penelitian dan penyusunan tesis.  Batas waktu maksimum  bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studinya adalah 5 (lima) tahun.

Tabel 1.  Sebaran Mata Kuliah Wajib dan Pilihan per Semester Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah

Semester

Kode MK

Mata Kuliah

SKS

Status

I

UNI812101

Filsafat Ilmu

2

Wajib

UNI812102

Metode Penelitian

2

Wajib

MIP812101

Birokrasi dan Pemerintahan Daerah

3

Wajib

MIP812102

Analisis Kebijakan Publik

3

Wajib

MIP812103

Teori Pemerintahan dan Demokrasi

3

Wajib

MIP812104

Manajemen Konflik*

3

Pilihan

MIP812105

Analisis Negara dan Masy. Madani*

3

Pilihan

Total

19

II

MIP812106

Metodologi Ilmu Politik

3

Wajib

MIP812107

Parpol, Pemilu,  dan Legislatif Daerah

3

Wajib

MIP812108

Politik Lokal dan Otonomi Daerah

3

Wajib

MIP812109

Politik Identitas dan Multikulturalisme

3

Wajib

MIP812110

Strategi dan Pengelolaan Kampanye*

3

Pilihan

MIP812111

Politik Keuangan Negara*

3

Pilihan

MIP812112

Politik Agraria dan Manajemen Pertanahan*

3

Pilihan

Total

21

III

MIP812201

Seminar Usul  Penelitian

0

Wajib

MIP812202

Seminar Hasil Penelitian

1

Wajib

Total

1

III/IV

MIP812203

                      Tesis

6

Wajib

*Mahasiswa memilih satu dari dua mata kuliah pilihan yang ditawarkan.   Batas minimal jumlah mahasiswa peserta untuk mata kuliah pilihan adalah 7 orang/semester. Mahasiswa harus mengambil minimal 6 sks mata kuliah pilihan

Tabel 2.   Sebaran Mata Kuliah Wajib dan Pilihan per Semester Konsentrasi Manajemen Pemerintahan

Semester

Kode MK

Mata Kuliah

SKS

Status

I

UNI812101

Filsafat Ilmu

2

Wajib

UNI812102

Metode Penelitian

2

Wajib

MIP812101

Birokrasi dan Pemerintahan Daerah

3

Wajib

MIP812102

Analisis Kebijakan Publik

3

Wajib

MIP812103

Teori Pemerintahan dan Demokrasi

3

Wajib

MIP812104

Manajemen Konflik*

3

Pilihan

MIP812113

Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan*

3

Pilihan

Total

19

II

MIP812114

Manajemen Pemerintahan

3

Wajib

MIP812115

Konstitusi dan Kelembagaan Negara

3

Wajib

MIP812116

Manajemen Pelayanan Publik

3

Wajib

MIP812117

Metodologi Ilmu Pemerintahan

3

Wajib

MIP812118

Budaya Organisasi Pemerintahan*

3

Pilihan

MIP812119

Kepemimpinan Pemerintahan*

3

Pilihan

MIP812112

Politik Agraria dan Manajemen Pertanahan*

3

Pilihan

Total

21

III

MIP812201

Seminar Usul Penelitian

0

Wajib

MIP812202

Seminar Hasil Penelitian

1

Wajib

Total

1

III/IV

MIP812203

                      Tesis

6

Wajib

*Mahasiswa memilih satu dari dua mata kuliah pilhan yang ditawarkan.   Batas minimal jumlah mahasiswa peserta untuk mata kuliah pilihan adalah 7 orang/semester. Mahasiswa harus mengambil minimal 6 sks mata kuliah pilihan

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata Kuliah Wajib

Filsafat Ilmu (UNI812101), 2 (2-0) , tim dosen: Pitojo Budiono dan Syarief Makhya. Matakuliah filsafat Ilmu  memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa tentang landasan-landasan berpikir secara kritis, logis, komprehensif, dan  penuh kehati-hatian terhadap segala permasalahan.  Pemahaman terhadap konsep dasar  ontologi,  epistemologi, metodologi dan axiologi  akan menjadi kekuatan dalam memberikan pemahaman dan kerangka berpikir kefilsafatan, sehingga mahasiswa memiliki kompetensi cara berpikir yang logis, dan kritis. Selain itu  mahasiswa juga mendalami  bagaimana ilmu itu bekerja, bagaimana mencari suatu kebenaran ilmiah, dan bagaimana suatu pengetahuan itu tumbuh dan berkembang menjadi ilmu yang akan diakhiri pada  cara memperoleh   kebenaran yang hakiki.

Metode Penelitian (UNI812102), 2 (2-0), tim dosen: Yulianto dan Yana Ekana PS.  Mata kuliah ini memberikan pengetahuan  tentang metode penelitian dan  keterampilan menyusun perencanaan penelitian sosial khususnya penelitian dalam lingkup manajemen pemerintahan serta politik lokal dan otonomi daerah.  Secara khusus mahasiswa akan diberi keterampilan merumuskan masalah dan pertanyaan penelitian, menyusun kerangka teoritis untuk menjelaskan masalah yang diteliti, memilih metode dan merancang penelitian lapangan serta menyusun analisis dan membuat  laporan penelitian.

Birokrasi dan Pemerintahan Daerah ( MIP812101), 3 (3-0), tim dosen: Yulianto dan Denden Kurnia Drajat.  Mata kuliah ini ditujukan  untuk memberikan pemahaman teoritik dan kemampuan untuk memecahkan masalah dalam lingkup birokrasi dan pemerintahan daerah dengan pendekatan birokrasi yang ideal dan yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.  Secara khusus akan dibahas konsep birokrasi ideal dari Max Weber, birokrasi dalam perspektif pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, sifat-sifat birokrasi Indonesia dalam perkembangannya, serta birokrasi Indonesia pra dan pasca reformasi.

Analisis Kebijakan Publik (MIP812102), 3 (3-0), tim dosen:  Bambang Utoyo dan Syarief Makhya.  Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis proses kebijakan publik  serta mampu mengembangkan model dan pemecahan masalah kebijakan publik.  Membahas secara konseptual dan praktis kebijakan publik.  Selain itu mahasiswa harus mampu merumuskan kebijakan public berdasarkan prinsip-prinsip partisipatif atas dasar nilai-nilai luhur dalam masyarakat sehingga kebijakan publik yang dirumuskan benar-benar menjadi agenda bersama antara semua pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, masyarakat, wakil rakyat serta kalangan swasta dan pemangku kepentingan lainnya.

Teori Pemerintahan dan Demokrasi (MIP812103), 3 (3-0), tim: Ari Darmastuti dan Fenny Rosalia.  Mata kuliah ini dimaksudkan  agar mahasiswa memahami berbagai teori pemerintahan dan teori demokrasi termasuk pemahaman tentang demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta  kelemahan dan kekuatan berbagai teori pemerintahan dan demokrasi tersebut.  Mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis berbagai masalah pemerintahan dan demokrasi atas dasar teori-teori pemerintahan dan demokrasi yang mutakhir yang telah dipelajari serta mampu menyusun rekomendasi dan model penyelesaian masalah-masalah pemerintahan dan demokrasi .

Metodologi Ilmu Politik (MIP812106), 3(3-0), 3(3-0), tim:  Ari Darmastuti dan Hertanto.  Mata kuliah ini ditujukan agar mahasiswa memahami berbagai pendekatan dalam studi ilmu politik dari tradisi filsafat politik sampai dengan tradisi kritis dekonstruktivis serta   kekuatan dan kelemahan berbagai pendekatan tersebut.  Dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami fenomena politik dari masing-masing pendekatan, mampu merumuskan masalah penelitian politik dengan dasar pendekatan dan teori yang jelas.

Partai Politik, Pemilu  dan Legislatif  Daerah (MIP812107), 3 (3-0), tim: Suwondo dan Ari Darmastuti. Mata  kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep-konsep dasar tentang partai politik, pemilu, , perwakilan pusat dan daerah, kedudukan legislatif daerah.  Mahasiswa diharapkan memahami konsepsi ideal tentang partai politik, pemilu dan legislatif, khususnya dalam konteks daerah.  Mahasiswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pengembangan partai politik, pemilu dan legislative serta dapat mengembangkan konsep dan model untuk penyelesaian masalah-masalah yang terjadi.

Politik Lokal dan Otonomi Daerah (MIP812108), 3 (3-0), tim: Suwondo dan Yana Ekana PS.  Mata kuliah ini ditujukan agar mahasiswa dapat memahami konsep dan teori politik local dan otonomi daerah termasuk konsep-konsep yang terkait, yaitu dekonsentrasi, desentralisasi dan devolusi;  dapat mengidentifikasi aktor-aktor dan proses yang terjadi dalam  politik lokal  dan otonomi daerah baik dengan pendekatan perilaku aktor politik  maupun dengan pendekatan struktur dan agen.  Mahasiswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pengembangan politik local dan otonomi daerah yang efektif serta mengembangkan konsep untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.

Politik Identitas dan Multikulturalisme (MIP812109), 3 (3-0), tim: Hartoyo dan Hertanto.  Melalui mata kuliah politik identitas dan multikulturalisme mahasiswa diajak untuk memahami Indonesia sebagai bangsa yang multikultur dan bagaimana multikulturalisme tersebut diperjuangkan melalui mekanisme-mekanisme politik identitas.  Mahasiswa juga   diajak untuk memahami mengenai bagaimana perbedaan kepentingan politik karena multikulturalisme tersebut dapat dikelola secara efektif dengan berbagai skenario pengelolaan sehingga menjadi sumber kukuatan bangsa dalam membangun demokrasi atas dasar kebhinekaan multikulturalisme.

Manajemen Pemerintahan (MIP812114), 3 (3-0), tim: Pitojo Budiono dan Denden Kurnia Drajat.  Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dan teori manajemen pemerintahan, dapat menganalisis masalah-masalah dalam manajemen pemerintahan dan dapat mengembangkan model pemecahan masalah manajemen pemerintahan.  Secara khusus akan dibahas masalah-masalah implementasi manajemen pemerintahan berbasis kinerja dilihat dari efektifitas, efisiensi serta maksimalisasi  pencapain tujuan-tujuan manajemen pemerintahan.

Konstitusi dan Kelembagaan Negara (MIP812115), 3 (3-0), tim: Suwondo dan Aman Toto Dwijono.  Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami berbagai teori konstitusi dan kelembagaan negara, perkembangan dalam teori dan perkembangan konstitusi melalui amandemen-amandemen untuk memenuhi prinsip konstitusi ideal sesuai dengan kehendak dan nilai publik.  Selain itu dikaji juga teori demokrasi  dari sisi pembagian kekuasaan antar berbagai kelembagaan Negara, termasuk organisasi-organisasi sampiran Negara dari pendekatan klasik sampai modern.

 

Manajemen Pelayanan Publik (MIP812116), 3 (3-0), tim Dedy Hermawan dan Agus Hadiawan.  Membahas tentang pengertian manajemen pelayanan publik, filosofi manajemen pelayanan publik, ruang lingkup manajemen pelayanan publik serta arti penting manajemen pelayanan publik.   Mata kuliah ini juga mempersiapkan mahasiswa untuk dapat mengembangkan konsep dan model penyelesaian masalah-masalah manajemen pelayanan public.

Metodologi Ilmu Pemerintahan (MIP812117), 3(3-0), tim: Pitojo Budiono dan Syarief Makhya.  Mata kuliah ini ditujukan agar mahasiswa memahami berbagai pendekatan dalam studi ilmu pemerintahan,   kekuatan dan kelemahan berbagai pendekatan tersebut.  Dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami fenomena pemerintahan dari masing-masing pendekatan, mampu merumuskan masalah penelitian pemerintahan  dengan dasar pendekatan dan teori yang jelas.

Mata Kuliah Pilihan

Manajemen Konflik (MIP812104), 3 (3-0), tim: Hartoyo dan Yana Ekana PS.  Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami pengertian, faktor penyebab,  proses,  serta pengelolaan konflik dalam dimensi politik.   Konflik merupakan karakter utama dalam kehidupan politik, maka manajemen konflik diarahkan bagaimana konflik dapat dikelola sehingga dapat dicapai konsensus  sebagai satu bentuk penyelesaian konflik.  Dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat melakukan pengelolaan konflik berdasarkan prinsip-prinsip teoritik tentang manajemen konflik.

Budaya Organisasi Pemerintahan ( MIP812118), 3 (3-0), tim:  Dedy Hermawan dan Aman Toto Dwijono. Membahas tentang  pentingnya budaya organisasi dalam organisasi pemerintahan  serta memahami konsep-konsep budaya organisasi secara komprehensif yang bisa diterapkan dalam organisasi pemerintahan  yang meliputi: konsep budaya organisasi, konsep strategi implementasi nilai-nilai budaya organisasi, konsep tantangan MSDM terhadap Multibudaya di Era Global,  konsep komunikasi dalam budaya organisasi,  konsep budaya pemberdayaan,   konsep standar sistem kualitas, konsep budaya kualitas, konsep inovasi dan kreativitas,  konsep efektivitas organisasi, konsep kinerja, konsep produktivitas, konsep peranan manusia sebagai inti organisasi, konsep pengelolaan perubahan, dan konsep komitmen organisasi.  Selain itu diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan pemecahan dan menyusun model pemecahan masalah-masalah budaya organisasi pemerintahan.

 

Analisis Negara dan Masyarakat Madani (MIP812105), 3 (3-0), tim:  Ari Darmastuti dan Hertanto.  Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami  teori-teori terbaru dalam studi tentang hubungan antara Negara dan masyarakat madani.  Juga akan dibahas mengenai perbedaan ciri dari berbagai kelompok masyarakat madani, strategi masyarakat madani untuk mempengaruhi kebijakan publik, melakukan advokasi kepentingan publik atau melakukan oposisi terhadap Negara.

Strategi dan Pengelolaan  Kampanye (MIP812110), 3 (3-0), tim: Hertanto dan Nina Yudha Aryanti.  Mata kuliah ini bertujuan agar  mahasiswa mampu memahami pengelolaan kampanye dari sudut ilmu komunikasi.  Mahasiswa diharapkan dapat menyusun strategi pengelolaan kampanye dengan metode yang meyakinkan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan pengemasan pesan kampanye atas dasar tujuan dan kepentingan pelaku kampanye, segmentasi dan perubahan-perubahan karakter dan keinginan audien, media kampanye, dan pilihan strategi pesan kampanye.

 

Politik Agraria dan Manajemen Pertanahan (MIP812112), 3 (3-0), tim: Hartoyo dan Feny Rosalia.  Mata muliah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai kebijakan Negara dalam pengelolaan agraria dari sisi sejarah perkembangannya.  Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu  mengidentifikasi kerumitan dan penyebab konflik pertanahan/agraria sehingga mereka dapat  mengembangkan pemecahan masalah konflik pertanahan/agraria. Selanjutnya membahas juga tentang proses manajemen untuk memanfaatkan sumberdaya tanah dengan baik meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah sebagai sumberdaya, dalam perspektif lingkungan maupun dalam perspektif ekonomi. Termasuk dalam kegiatan manajemen pertanahan adalah penyelenggaraan pemanfaatan penguasaan tanah atau “land reform” serta penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan penatagunaan tanah “the formation and implementation of land use policies”.

Politik Keuangan Negara (MIP812111), 3 (3-0), tim:  Bambang Utoyo dan  Agus Hadiawan.  Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami policy pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Membahas bagaimana pendapatan negara dan pendapatan daerah daerah digali dan dibelanjakan, serta membahas aspek tentang siapa memperoleh apa dan dengan cara bagimana pendapatan  diperoleh. Dibahas pula tentang peran pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerah, ekonomi pemerintahan daerah serta kriteria  politik pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya melalui mata kuliah dibahas juga mengenai politik anggaran, mahasiswa diharapkan dapat memahami  teori tentang politik anggaran, memahami tentang anggaran dilihat dari prioritasnya serta dari kelompok yang paling diuntungkan dari penyusunan anggaran.  Akan dibahas peran agenda kelompok politik dan lembaga-lembaga pemerintahan dalam penyusunan anggaran serta bagaimana peran publik dalam penyusunan isu, agenda serta prioritas anggaran.

 

Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan (MIP812113), 3 (3-0), tim: Bartoven Vivit Nurdin dan Syarief Makhya. Mata kuliah ini ditujukan agar mahasiswa memahamai  teori-teori perubahan sosial, jenis-jenis perubahan sosial, serta mampu  menganalisis perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat serta implikasinya terhadap dinamika pemerintahan.  Dengan mengikuti mata kuliah ini mahasiswa juga diharapkan dapat mengembangkan pemecahan masalah yang terjadi berkenaan dengan perubahan sosial dan bagaimana pemerintah merespon perubahan sosial tersebut dalam struktur, fungsi dan kinerja pemerintahan yang terukur.

 

Kepemimpinan Pemerintahan (MIP812119), 3 (3-0), tim:  Yulianto dan Agus Hadiawan.   Membahas tentang dasar-dasar kepemimpinan,  teori-teori kepemimpinan, teknik dan gaya kepemimpinan, peran, tugas dan fungsi kepemimpinan, kepemimpinan pemerintahan Indonesia dan variabel-variabel, komponen-komponen, sikap dasar dan sifat-sifatnya, tujuan, pelaksana teknik-teknik dan gaya kepemimpinan berdasarkan filsafat bangsa Indonesia dan perkembangannya dari tingkat atas (Nasional) sampai dengan tingkat Daerah dan Desa/Kelurahan

>>Program Pascasarjana Universitas Lampung berdiri sejak tahun 1999, Sampai sekarang Program Pascasarjana Universitas Lampung sudah mempunyai 2 Program Doktor dan 32 Program Studi Magister Terakreditasi<<