MAGISTER HUKUM

direktur

MAGISTER HUKUM
BERDIRI 18 AGUSTUS 1999
NO. SK : 387/DIKTI/KEP/1999
AKREDITASI : B

ketua-dan-sekretaris-mh

VISI, DAN MISI  PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

Visi

“Pendidikan Hukum yang Profesional, Unggul, dan Terdepan“

Misi

Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menyiapkan SDM bidang hukum yang mahir, berakhlak mulia, dan berdaya saing nasional maupun global.

TUJUAN PROGRAM

Program Magister Hukum bertujuan untuk menghasilkan lulusan dengan lima kompetensi kemahiran sesuai dengan kekhususannya, yang disebut dengan 5M, yaitu:

  1. Mahir  membuat pendapat hukum (legal opinion) yang baik;
  2. Mahir beracara di muka pengadilan (litigasi);
  3. Mahir merancang segala produk hukum (legal draft);
  4. Mahir merancang segala bentuk kontrak (contract draft); dan

Mahir melakukan negosiasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi).

SEJARAH

Provinsi Lampung secara geografis berada di ujung dan sekaligus gerbang pulau Sumatera yang berhubungan langsung dengan pulau Jawa. Ibarat kepala Naga, provinsi ini cukup kaya baik sumber daya alam maupun sumber daya buatan untuk pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, juga keanekaragaman suku bangsa dan adat istiadat. Posisi yang sangat strategis, di samping sebagai anugerah, juga  sebagai musibah yang berakibat tingginya tingkat kriminalitas. Kesemuanya itu, merupakan obyek penelitian/kajian hukum yang cukup menarik, yang dapat disumbangkan untuk menopang pembentukan hukum nasional. Untuk itu semua sangat dibutuhkan ahli-ahli hukum yang berkualifikasi Starata-2 (Magister) dan Strata-3 (Doktor) yang mampu melakukan penelitian/pengkajian yang madiri dan handal, serta mampu pula merumuskan hasil penelitian/pengkajiannya sehingga dapat digunakan demi kemaslahatan umat uamt serta alam lingkungannya.

Perkembangan pendidikan tinggi hukum di Sumatera Bagian selatan menunjukkan peningkatan, sampai akhir tahun 1998 terdapat 18 fakultas hukum/sekolah tinggi ilmu hukum yang terdiri dari 4 fakultas hukum negeri dan 14 fakultas hukum/sekolah tinggi hukum swasta. Masing-masing di Kota Palembang sebanyak 6 buah, Bandar Lampung 6 buah, Jambi 3 buah, Bengkulu 2 buah serta Pangkalpinang 1 buah. Sesuai dengan kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bahwa pada Pelita VI minimal tenaga pengajar pada fakultas hukum/sekolah tinggi hukum di setiap perguruan tinggi harus sudah 50% tenaga pengajarnya berkualifikasikan Strata-2 (Magister) dan Strata-3 (Doktor). Sampai saat ini tenaga pengajar tetap fakultas hukum swasta masih berkualifikasi Starata-1 (S1) di atas 90%, sedangkan tenaga pengajar pada fakultas hukum negeri masih berkualifikasi Starata-1 (S1) sekitar 75%, jadi hanya sekitar 10-25% staf pengajar di fakultas hukum swasta dan negeri yang berkualifikasi Strata-2 (Magister). Di samping itu banyak instansi pemerintah dan swasta yang memerlukan mutu pendidikan yang lebih tinggi lagi sejalan dengan tuntutan peningkatan aparatur negara atau profesionalisasi. Selain dari faktor di atas, Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memiliki 6 orang Guru Besar, 7 orang Doktor dan 19 orang sedang mengikuti Program Doktor, serta 64 orang berkualifikasi Strata-2 (Magister).

Berdasarkan kerjasama institusional dengan Universitas Diponegoro Semarang sejak tahun 1985 sampai sekarang, ikut pula mendukung kemampuan untuk melaksanakan pendidikan Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Lampung. Kerjasama institusional ini juga pernah dilaksanakan dengan Universitas Indonesia pada tahun-tahun awal berdirinya Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang mana sekarang sedang dirintis untuk melanjutkan kembali kerjasama tersebut. Di samping itu sejak tahun 1995 Fakultas Hukum Universitas Lampung telah mengadakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan lembaga/dinas/instansi pemerintah dan swasta, yaitu Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, PT. A.K. Jasa Raharja Putra, Perhimpunan Bank-Bank Swasta Nasional (Perbanas), Harian Umum Lampung Post, dan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung. Bentuk-bentuk kerja sama semacam ini terus akan ditingkatkan antara lain dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota di dalam dan di luar Lampung, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, DPR, DPD, DPRD, dan lembaga-lembaga lain baik dalam maupun luar negeri..

Oleh karena itu untuk merealisasikan tujuan dan menjawab tantangan di atas, Fakultas Hukum Universitas Lampung berupaya meningkatkan peranan dan partisipasinya dalam membentuk manusia yang berkualitas dengan mendirikan Program Pascasarjana  Program Studi Magister Hukum dan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) KPK Undip-unila.

 Semula pembentukan Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Unila dilaksankankan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unila No.40/KPTS/FH/1996 tanggal 25 Juni 1996 tentang Pengangkatan Panitia Persiapan Pendirian Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unila sebagai berikut:

 Ketua               : Dr. Kadri Husin, S.H.,M.H.

Sekretaris        : Eddy Rifai, S.H.,M.H.

Bendahara      : Sri Sayekti, S.H.

Anggota           : 1. Prof. Hilman Hadikusuma, S.H.

2. Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.

3. Prof. Rasjid M. Akrabi, S.H.

4. Adius Semenguk, S.H.,M.S.

5. Thomas Adyan, S.H.,M.H.

6. Sunarto, S.H.,M.H.

Setelah itu, Panitia mengadakan survey mengenai peminat Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Unila dan membuat Usul Pendirian Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Unila ke Konsersium Ilmu Hukum Ditjendikti Depdikbud dan Dirjendikti Depdikbud. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 387/DIKTI/Kep/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Pembentukan Program Studi Program  Magister Hukum di Universitas Lampung, maka sejak itu secara resmi telah berdiri Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Lampung yang merupakan salah satu program studi Strata-2 pertama yang dikembangkan oleh Universitas Lampung.

 Sebagai tindak lanjut dibukanya Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Unila adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Unila No. 549/J26/OT/1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Studi Magister Hukum Universitas Lampung, yang disempurnakan dengan Surat Keputusan Rektor Unila No. 1515/J26/OT/2000 tanggal 29 Mei 2000. Hingga kini PPS MH sudah empat kali berganti pimpinan. Pertama, Prof. Dr. Kadri Husin, S.H., M.H. dari tahun 1999 – 2004, kedua, Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. dari tahun 2004 – 2008, ketiga, Dr. Yuswanto, S.H., M.H. mulai tahun 2009 – 2013 dan Dr. Khaidir Anwar S.H., M.Hum dari tahun 2014-2018.

 KURIKULUM

Kurikulum PSMH mulai tahun 2011 merupakan penyempurnaan kurikulum 2008. Penyempurnaan kurikulum didasarkan hasil kesepakatan Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Hukum se-Indonesia (BKS PTN FH) yang berlangsung di Banda Aceh Bulan Februari 2011.  BKS PTN FH menetapkan kurikulum untuk program Magister Hukum harus memasukan Mata Kuliah Sejarah Hukum dan Hukum Internasional Publik. Atas dasar itu, PS –MH Unila melakukan rapat kurikulum pada tanggal  31  Maret 2011  dan menetapkan kurikulum magister hukum tahun 2011 sebagai berikut:

No.

Komak

SKS

Matakuliah

Keterangan

1.

PMH501

2

Teori Hukum WajibProgram

2.

PMH502

2

Sosiologi Hukum WajibProgram

3.

PMH503

2

Politik Hukum WajibProgram

4.

PMH504

1

Metodologi Penelitian Sosial WajibProgram

5.

PMH505

1

Bahasa Inggris Hukum WajibProgram

6.

PMH506

2

Filsafat Hukum WajibProgram

7.

PMH507

2

Metodologi Penelitian Hukum WajibProgram

8.

PMH508

2

Hukum Perimbangan Keuangan WajibProgram

9.

PMH509

2

Sejarah Hukum Wajib Program

10.

MMH601

2

Hukum Lingkungan WajibProgram

11.

MMH602

2

Hukum dan Modernisasi WajibProgram

12.

PMH510

2

Hukum Internasional Publik Wajib Program

13.

MPE501

2

Hukum dan Kejahatan Ekonomi WajibProgram

14.

MHB501

2

Hukum dan Lembaga Keuangan WajibProgram

15.

MHK501

2

Hukum dan  Otonomi Daerah WajibProgram

16.

MPE601

2

Politik Hukum Pidana Wajib Hk.Pidana Eko

17.

MPE602

2

Sistem Peradilan Pidana Wajib Hk.Pidana Eko

18.

MPE603

2

Hukum Pidana Internasional dan HAM Wajib Hk.Pidana Eko

19.

MHB601

2

Hukum & Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Wajib Hk.Bisnis

20.

MHB602

2

Peradilan Niaga dan Arbitrase Wajib Hk.Bisnis

21.

MHB603

2

Hukum Dagang Internasional Wajib Hk.Bisnis

22.

MHK601

2

Negara Hukum dan Demokrasi WajibKenegaraan

22.

MHK602

2

Hukum Konstitusi WajibKenegaraan

24.

MHK603

2

Hukum  Kebijakan Publik WajibKenegaraan

25.

MHS601

2

Aspek Hukum Perdata, Pidana dan Administrasi Negara dalam Hukum Kesehatan Wajib Hukum Kesehatan

26.

MHS602

2

Etika Profesi Hukum Kesehatan Wajib Hukum Kesehatan

27.

MHS603

2

Malpraktek dibidang hukum kesehatan Wajib Hukum Kesehatan

28.

MMH602

6

T e s i s WajibProgram

 

 


 

Staf Pengajar (Dosen)

 

 

No.

Nama Lengkap Gelar (Asal, Tahun) Bidang Ilmu Tertinggi

1

Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. S.H. Unila, 1985M.H. UI, 1992Dr.  UI, 2005

Prof., 2009

Ilmu Hukum

2

Prof. D.r. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. S.H. Univ. Atma Jaya DIYM.H. Unila, 2001Dr. Undip, 2006

Prof., 2009

Ilmu Hukum

3

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. Drs Unsri 1979MS. Unpad 1991Dr. Unpad  1997

Prof., 200

Sosiologi

4

Prof. Dr. Cucu Sutarsyah, M.Pd. Drs. UnilaMPd MalangDr. Malang

Prof. 2010

Bahasa Inggris

5

Dr. Heryandi, S.H, M.S S.H. UnilaM.S. UnairDr. Undip 2010 Ilmu Hukum

6

Dr. Khaidir Anwar, S.H., M.Hum. S.H. UnilaM.H. UnpadDr. Undip 2010 Ilmu Hukum

7

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. S.H. UnilaM.H. Undip 1991Dr. UI 2002 Ilmu Hukum

8

Dr. Yuswanto, S.H., MH. S.H. Unila, 1986M.H. Unpad, 1998Dr.. Unpad, 2006 Ilmu Hukum

9

Dr. Muhammad Akib,S.H,M.H S.H UnilaM.H UnairDr. Undip Ilmu Hukum

10

Dr. Ujang Suparman Drs. Upi BandungMagister, monash uni AustraliaDr.La trobe Australia Bahasa Inggris

11

Dr. Wahyu Sasongko, S.H, M.H S.H. Unlam, 1980M.H. UI, 1986Dr. UI 2010 Ilmu Hukum

12

Dr. Hamzah, S.H, M.H S.H. UnilaM.H UIDr. UI 2010 Ilmu Hukum

13

Dr. Maroni, S.H, M.H. S.H. UnilaM.H. UndipDr. Undip Ilmu Hukum

14

Rudi, S.H, LL.M, LL.D S.H. UILL.M JepangLL.D Jepang Ilmu Hukum

15

Dr. Budiono, S.H,M.H S.H UnilaM.H UnilaDr. Unpad Ilmu Hukum

16

Dr. Nunung Rodliah, M.A. Dra. IAINMA. IAINDr. IAIN Yogyakarta Ilmu Hukum

17

Dr. HS Tisnata, S.H., M.H. S.H. UndipMH. UnairDr. Undip 2012 Ilmu Hukum

18

Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. S.H. UnilaM.H. UIDr. Undip 2013 Ilmu Hukum

19

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. S.H. UnilaM.H. UndipDr. Undip 2013 Ilmu Hukum

20

Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H., M.Hum S.H. UnilaM.H. UndipDr. Undip 2013 Ilmu Hukum

21

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. S.H. Undip, 1988M.H. Unila, 2003Dr. Undip 2014 Ilmu Hukum

 Deskripsi Mata Kuliah:

Teori Hukum  (PMH501, 2 (2-0), tim dosen: Yuswanto): Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara mendalam dan komprehensif tentang berbagai teori hukum dan implikasinya. Mata kuliah ini membahas Pengertian hukum, orientasi ilmu hukum, disiplin hukum, hukum sebagai fenomena sosial, hukum sebagai persoalan keadilan, struktur intern hukum, beberapa konsep hukum, hukum dan sumber-sumbernya, hukum sebagai institusi sosial, hukum dalam perspektif perkembangan, model-model teori hukum, hukum dan metode ilmu, berbagai sistem hukum di dunia, dan bidang-bidang studi hukum.

Sosiologi Hukum (MMH503, 2 (2-0), tim dosen: I Gede AB Wiranata): Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa latar belakang sosiologi dari hukum. Mata kuliah ini membahas pengertian dan ruang lingkup sosiologi hukum, hukum dalam masyarakat, sosiologi hukum klasik dan kontemporer, pengkajian sosiologi hukum: efektifikasi hukum, dampak/impak hukum, lembaga-lembaga hukum (struktur hukum), hubungan hukum dengan gejala-gejala lainnya (ekonomi, politik/kekuasaan, sosial dan budaya), dan hukum sebagai perilaku (identifikasi hukum).

Politik Hukum (PMH503, 2(2-0), tim dosen: Muhammad Akib, Budiono): Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara mendalam dan komprehensif tentang Politik Hukum. Mata kuliah ini membahas beberapa permasalahan sekitar politik hukum, kedudukan politik hukum dalam disiplin hukum, pokok-pokok pengarahan politik hukum dalam UUD 1945, materi dan rambu-rambu politik hukum dan pengkaitannya dengan ideologi negara, kebijaksanaan kegiatan ketatanegaraan, perencanaan kegiatan kenegaraan, dan pengawasan suprastruktur dan infrastruktur.

 Metodelogi Penelitian Sosial (PMH504, 1(1-0), tim dosen: Heryandi): Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara mendalam dan komprehensif  tentang metodologi penelitian sosial. Mata kuliah ini membahas pengertian penelitian, penelitian dan ilmu pengetahuan, fungsi metodologi dalam penelitian, tipe-tipe perencanaan penelitian, penelitian sosial dan ilmu-ilmu hukum, perumusan judul penelitian, penyusunan latar belakang masalah dalam penelitian, merumuskan masalah dan tujuan penelitian, penyusunan kerangka teoritis dan konsepsional dalam penelitian, perumusan hipotesis, metodologi pengumpulan data, pengolahan, analisis dan konstruksi data, statistika sosial deskriptif, dan statistika sosial.

Bahasa Inggris Hukum (PMH505, 1(1-0), tim dosen:  Ujang Suparman dan  cucu Sutarsyah): Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami dan menerjemahkan wacana berbahasa inggris hukum. Mata kuliah ini membahas sistem pengadilan Kerajaan Inggris baik perdata maupun pidana, dimulai dari tingkat pengadilan negeri sampai tingkat banding, disertai perkembangan ciri khas dan bentuk surat/dokumen autentik. Diintegrasikan pula pengulangan singkat mengenai komponen gramatika dan ucapan terutama untuk terminologi hukum.

Filsafat Hukum (PMH506, 2(2-0), tim dosen: Yuswanto): Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara mendalam dan komprehensif tentang filsafat hukum. Mata kuliah ini membahas pengertian dan perkembangan filsafat hukum, filsafat hukum klasik dan kontemporer, ajaran-ajaran filsafat hukum barat, Amerika Latin, Timur Tengah dan Asia, penerapan filsafat hukum pada masyarakat Indonesia, analisis yuridis pembangunan hukum Indonesia dewasa ini, dan jalan keluar hukum  terhadap kendala-kendala dalam proses pembangunan.

Metodelogi Penelitian Hukum (PMH507, 2(2-0), tim dosen: Abdulkadir Muhammad): Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara mendalam dan komprehensif  tentang metodologi penelitian hukum. Mata kuliah ini membahas pengertian dan ruang lingkup penelitian, penelitian hukum dan ilmu pengetahuan, fungsi metodologi dalam penelitian hukum, tipe-tipe perencanaan penelitian hukum, karakteristik penelitian hukum, perumusan judul penelitian, penyusunan latar belakang masalah dalam penelitian, merumuskan masalah dan tujuan penelitian, penyusunan kerangka teoritis dan konsepsional dalam penelitian, metodologi pengumpulan data, pengolahan, analisis kualitatif.

Hukum Perimbangan Keuangan (PMH508, 2(2-0), tim dosen: Yuswanto, Muhammad Akib): Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara mendalam dan komprehensif mengenai aspek-aspek hukum hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Pembahasan diarahkan untuk paham mengenai hubungan keuangan pusat-daerah, seluk beluk desentralisasi fiskal, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta antar daerah, transfer intergovernmental, pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, serta subsidi, dll.

Sejarah Hukum ( PMH509, 2(2-0), tim dosen: tim dosen: Muhammad Akib, Heryandi):   Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara mendalam dan komprehensif mengenai sejarah lahirnya ilmu hukum di Indonesia, perkembangan dan asal usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu.

Hukum Lingkungan (MMH601, 2(2-0), tim dosen: Muhammad Akib): Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara komprehensif dan mendalam aspek-aspek hukum lingkungan. Mata kuliah ini membahas pengertian dan lingkup hukum lingkungan, aspek yuridis pengelolaan lingkungan hidup, hubungan antara berbagai hukum klasik (perdata, pidana, HAN, HTN, HI) dengan hukum lingkungan, perkembangan hukum lingkungan tingkat nasional dan daerah, dan analisis UU Lingkungan Hidup.

Hukum dan Modernisasi (MMH602, 2(2-0), tim dosen: Khaidir Anwar): Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara mendalam dan komprehensif aspek-aspek hukum dalam era modernisasi. Mata kuliah ini membahas hubungan hukum dengan perkembangan teknologi, peranan hukum dalam menunjang perkembangan teknologi dan problematika hukum pada modernisasi

Hukum Internasional Publik (MMH603, 2(2-0), tim dosen: Heryandi, Khaidir Anwar):  Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang hubungan hukum antar pemerintah,termasuk hubungan diplomatik, dan segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suatu negara berdaulat. Mata kuliah ini membahas tentang sumber-sumber hukum internasional publik, subyek-subyek hukum internasional publik, dll.

Hukum dan Kejahatan Ekonomi (MPE501, 2(2-0), tim dosen: Sunarto dan Eddy Rifai). Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara mendalam dan komprehensif terhadap eksistensi hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan ekonomi dewasa ini. Mata kuliah ini membahas pengertian dan ruang lingkup kejahatan ekonomi, sejarah perkembangan pengaturan tindak pidana ekonomi, karakteristik kejahatan ekonomi kontemporer, kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan ekonomi dan kajian bentuk-bentuk tindak pidana khusus (korupsi, maney loundring, illegal loging dan kejahatan ekonomi lainnya).

Hukum dan Lembaga Keuangan (MHB501, 2(2-0), tim dosen: Abdulkadir Muhammad dan I Gede AB Wiranata): Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahamanan kepada mahasiswa tentang aspek hukum terhadap lembaga keuangan. Mata kuliah ini membahas ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga keuangan dan kegiatan bisnis pembiayaan, mengkaji jenis dan fungsi serta peran lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan dalam proses kegiatan ekonomi

Hukum dan Otonomi Daerah (MHK501, 2(2-0), tim dosen: Yuswanto): Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara mendalam dan komprehensif tentang aspek-aspek hukum penyelenggaraan otonomi daerah. Mata kuliah ini membahas pengertian dan ruang lingkup otonomi daerah, pengaturan otonomi daerah dalam perundang-undangan, model dan perkembangan otonomi daerah, problematika hukum otonomi daerah dan praktik penyelenggaraan otonomi daerah.

Politik Hukum Pidana (MPE601 2(2-0), tim dosen: Sunarto): Mata kuliah ini memberikan pemahamanan kepada mahasiswa secara mendalam dan komprehensif tentang politik hukum pidana. Mata kuliah ini membahas masalah-masalah penegakan hukum, kebijakan penegakan hukum, kebijakan penal dan non-penal, kebijakan penggunaan hukum pidana, tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi penegakan hukum pidana, dan kajian Rancangan Undang-Undang KUHP Baru.

Sistem Peradilan Pidana  (MPE602, 2(2-0), tim dosen: Sunarto dan Eddy Rifai): Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara mendalam dan komprehensif tentang aspek-aspek sistem peradilan pidana. Mata kuliah ini membahas pengertian dan ruang lingkup system peradilan pidana, penyelenggaraan peradilan pidana, peradilan pidana sebagai suatu sistem, sub-subsistem peradilan pidana, model-model peradilan pidana (crime control model dan due process model) dan sistem peradilan pidana dalam praktik

Hukum Pidana Internasional dan HAM (MPE603, 2(2-0), tim dosen: Eddy Rifai): Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara mendalam dan komprehensif tentang aspek-aspek hukum pidana internasional dan HAM. Mata kuliah ini membahas jenis tindak pidana internasional, kompetensi negara nasional dalam penanggulangan tindak pidana internasional, peradilan pidana internasional ad hoc dan kompetensi peradilan pidana internasional terhadap pelanggaran HAM berat.

Hukum dan Hak Atas Kekayaan Intelektual  (MHB601, 2(2-0), tim dosen: Abdulkadir Muhammad): Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara mendalam dan komprehensif tentang aspek hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual. Mata kuliah ini  membahas pengertian, sejarah perkembangan pengaturan hak milik intelektual, macam-macam hak milik intelektual, perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual, pengalihan hak kekayaan intelektual dan pemulihan akibat pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Peradilan Niaga dan Arbitrase (MHB602, 2(2-0), tim dosen: I Gede AB Wiranata): Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara mendalam dan komprehensif tentang aspek-aspek hukum peradilan niaga dan arbitrase. Mata kuliah ini membahas kedudukan peradilan niaga dan arbitrase dalam sistem peradilan Indonesia, karakteristik peradilan niaga, model penyelesaian arbitrase, kekuatan mengikat dan akibat hukum putusan arbitrase, Mahkamah Arbitrase Internasional.

Hukum Dagang Internasional  (MHB603, 2(2-0), tim dosen: Hamzah): Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai aspek hukum dagang internasional. Mata kuliah ini membahas sumber hukum dagang internasional, kontrak dagang internasional, konvensi perdagangan internasional, dokumen-dokumen perdagangan internasional, ekspor impor berdasarkan sale contract, Uniform Custom and Practice for Documentary Credit, Letter of Credit, dan International Commercial Terms.

Negara Hukum dan Demokrasi (MHK601, 2(2-0), tim dosen: Budiyono, Muhammad Akib): Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara mendalam dan komprehensif  tentang aspek-aspek negara hukum dan demokrasi. Mata kuliah ini membahas ruang lingkup negara hukum dan demokrasi, beberapa konsep negara hukum, demokrasi dan peranan negara hukum, demokrasi dan partisipasi publik

Hukum Konstitusi (MHK602, 2(2-0), tim dosen: : Yuswanto dan Rudi): Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara mendalam dan komprehensif  tentang aspek-aspek hukum  konstitusi. Mata kuliah ini membahas pengertian dan ruang lingkup konstiusi, dinamika konstitusi, kelembagaan negara, wewenang dan hubungan antar lembaga negara, konflik kewenangan antar lembaga negara dan Mahkamah Konstitusi.

Hukum dan Kebijakan Publik (MHK603, 2(2-0), tim dosen: Yuswanto): Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara mendalam dan komprehensif  tentang aspek-aspek hukum dan kebijakan publik. Mata kuliah ini membahas pengertian kebijakan publik, hubungan hukum dengan kebijakan publik, perbedaan keputusan negara dan keputusan administrasi negara, model-model kebijakan publik, hukum sebagai sarana kebijakan dan penerapan kebijakan publik.

>>Program Pascasarjana Universitas Lampung berdiri sejak tahun 1999, Sampai sekarang Program Pascasarjana Universitas Lampung sudah mempunyai 2 Program Doktor dan 32 Program Studi Magister Terakreditasi<<